Mahkamah Agung News

Jakarta-Humas, Sehubungan dengan surat Direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan NOmor s-4839/PB/2016 Tanggal 14 Juni 2016, mengenai pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan negara.Yang ditujukan [selanjutnya]

Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 di Lingkungan Mahkamah Agung yang akan dievaluasi oleh tim RB Kemenpan RB pada pertengahan bulan Juli [selanjutnya]

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung RI menerima opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan tahun 2015 dari BPK pada hari ini Rabu, 29 Juni [selanjutnya]

Dokumen:  img-628162245.pdf sumber : https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2145/larangan-memberi-parsel-kepada-pejabat-mahkamah-agung-ri-dan-pimpinan-pengadilan [selanjutnya]